Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tingkat Nasional


Sedikitnya 90 orang peserta dari pemerintah daerah (Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota), Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XVII, Eselon I dan II lingkup Kemenhut dan donor pada Rabu 21 Juni 2012 mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional yang bertempat di Hotel Santika Premier, Jakarta.


Sosialisasi yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan cq. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Dit. WP3H) dengan GIZ-Forclime secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ir. Bambang Soepijanto, M.M.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Ir. Basah Hernowo, M.A (Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas), Drs. Eduard Sigalingging, M.Si (Kepala Biro Organisasi, Kementerian Dalam Negeri), Ir. Soetrisno, M.M. (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan) dan Dr. Bramasto Nugroho (IPB),  selaku pembicara dan narasumber.

Direktur WP3H, Ir. Is Mugiono, M.M. mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi tentang KPH kepada para pengambil kebijakan KPH di daerah, khususnya pada 60 unit KPH yang diharapkan beroperasi tahun 2012 dan 30 unit KPH pada tahun 2013. Komitmen dari pemerintah daerah sangat penting untuk terwujudnya kemandirian KPH. Selain komitmen, kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan inovasi serta kreatifitas pengelola KPH sangat diperlukan untuk  menjadikan KPH mandiri.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Bambang Soepijanto, M.M. menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, menurutnya sosialisasi pembangunan KPH perlu dilakukan untuk ‘membanjiri’ mindset dan pemahaman mengenai urgensi KPH.  Pemahaman yang holistik diperlukan di dalam mewujudkan organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dalam sambutannya dijelaskan, KPH merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan kehutanan yang berkembang terkait dengan kawasan hutan.  Kondisi yang saat ini terjadi, ketidakpahaman masyarakat akan kelestarian hutan disebabkan karena tidak adanya garda terdepan yang bisa menyampaikan pentingnya hutan yang lestari. Pemerintah pusat memprakarsai kehadiran organisasi KPH dengan itikad baik ingin bersama-sama pemerintah dalam mewujudkan organisasi pengelola di tingkat tapak menjadi organisasi yang benar-benar dapat melestarikan hutan di wilayahnya masing-masing.

Sesi diskusi yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga, Ir. I Made Subadia Gelgel, diawali dengan pemaparan materi dari Ir. Basah Hernowo, M.A.  Dalam paparannya, Ir. Basah Hernowo, M.A. menyampaikan dukungan penuh Bappenas dalam pembangunan KPH di Indonesia. Pemerintah pusat sama sekali tidak menganggap pembangunan KPH sebagai kegiatan yang cost center dan membebani karena dengan adnaya perencanaan yang jelas dalam tiga atau empat tahun KPH bisa menghasilkan.  Hal ini diamini oleh moderator, yang menambahkan bahwa KPH memang tidak menghasilkan fresh money secara seketika, namun membangun KPH berarti membangun ekonomi tumbuh di lapangan, mendorong infrastruktur untuk membangun ekonomi tumbuh, meminimalisir bencana alam dan mengurangi kepanikan, sehingga cost yang dikeluarkan untuk penanganan hal-hal tersebut dapat dihilangkan.

Selanjutnya disampaikan bahwa untuk mengakselerasi kemandirian KPH perlu perubahan paradigma dalam membangun KPH, antara lain perubahan dari signer menjadi worker, pemanfaatan teknologi, pengarusutamaan regulasi dan manajemen baru dan diversifikasi usaha berbasis hutan. Peluang untuk diversifikasi usaha ini terbuka sangat luas mengingat Indonesia kaya akan potensi sumberdaya hutan.

Senada dengan yang disampaikan pemateri sebelumnya, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si. dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan peluang KPH dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerapan BLUD yang dilakukan secara bertahap memungkinkan KPH lebih otonom dan leluasa dalam pengelolaan keuangan dan penempatan SDM dari non PNS.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, menurut Dr. Bramasto Nugroho, BLUD cukup prospektif untuk dikembangkan karena apabila KPH dibawa menjadi organisasi publik penuh akan kehilangan fleksibilitas untuk menggalang pendapatannya, di sisi lain, tidak memungkinkan apabila KPH menjadi swasta murni karena KPH merupakan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat tapak yang mengelola public goods.

Ir. Soetrisno, M.M. mengungkapkan bahwa KPH merupakan kegiatan yang tidak mendesak tapi penting.  Apabila KPH berfungsi, KPH dapat mengantisipasi dan mencegah masalah yang potensial, membangun hubungan bisnis dan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, lanjutnya.

Diskusi yang dipandu oleh Ir. I Made Subadia Gelgel sangat hangat karena kehadiran para pemateri dan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan berhasil ’membanjiri’ mindset para peserta sosialisasi, sesuai dengan harapan pelaksanaan kegiatan ini.

Sosialisasi pembangunan KPH ini menghasilkan rumusan akhir/kesepakatan dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan KPH dari para Sekretaris Daerah sehingga target 60 KPH  beroperasi pada tahun 2012 dan 90 KPH beroperasi pada tahun 2013 dapat terwujud.