PERKEMBANGAN PENGESAHAN RPHJP


Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit terkecil pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Luas seluruh KPH di Indonesia adalah 96.827.334 Ha, telah terbagi menjadi 147 unit KPHK seluas 12.945.481 Ha, 192 unit KPHL seluas 24.957.996 Ha dan 338 unit KPHP seluas 58.923.857 Ha. Kewenangan penyelenggaraan KPHP dan KPHL berada pada Pemerintah Provinsi. Sampai dengan  Bulan Oktober 2019 melalui Peraturan Gubernur telah terbentuk 326 organisasi pengelola KPHP dan KPHL dalam bentuk UPTD yang terletak di 29 provinsi di Indonesia.

Selaku pengelola di tingkat tapak, KPH berkewajiban  mengelola Kawasan hutan secara lestari sesuai  fungsinya dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). RPHJP ini kemudian menjadi dasar ataupun pegangan KPH untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang lebih baik sesuai potensi wilayah yang dimiliki.

RPHJP pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang memuat semua aspek penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang (10 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan juga memuat rencana bisnis ataupun rencana kegiatan strategis sesuai kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju terwujudnya KPH yang mandiri dan lestari.

RPHJP merupakan instrument yang sangat penting bagi KPH, karena merupakan persyaratan bagi KPH untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama, baik melalui mekanisme Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016); melalui   Perhutanan Sosial (P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016) maupun Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017). Sampai dengan awal Oktober 2019 telah disahkan 275 RPHJP meliputi areal seluas 35.994.814 Ha, terdiri dari 120 RPHJP KPHL dan 155 RPHJP KPHP, dengan sebaran lokasi seperti yang disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Progres Pengesahan RPHJP (Oktober 2019)


Seluruh unit KPH di Provinsi Bali, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan telah memiliki RPHJP. Lebih rinci tentang perkembangan pengesahan RPHJP pada setiap provinsi ditampilkan pada Gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Grafik Progres Pengesahan RPHJP  (Oktober 2019)


RPHJP memuat perencanaan strategis KPH berbasis blok. Blok pada kawasan Hutan Lindung dapat berupa Blok Inti, Khusus dan Pemanfaatan, sementara Blok pada kawasan Hutan Produksi berupa Blok Khusus, Perlindungan, Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, pemanfaatan Hutan Tanaman, dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap blok pemanfaatan dirancang areal yang akan direncanakan dan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk wilayah tertentu (Wiltu).

Wiltu terluas berada pada KPH Unit III Aceh seluas ± 485.622,11 Ha ± 73 persen dari luas wilayahnya. Sebanyak 6 KPH merencanakan seluruh wilayahnya dikelola sendiri, yaitu: KPH Alor Pantar (106.538 Ha), Lakompa (28.205 Ha), Meranti (244.586 Ha), Rote Ndao (17.640 Ha), Way Terusan (13.847 Ha), Kapuas Unit XXXIII (105.372 Ha). Sementara itu 1 KPH tidak merencanakan wilayah tertentu dalam perencanaannya, yaitu: KPH Sungai Buaya (44.249 Ha).

Berdasarkan monitoring data sinpasdok KPH, KPH yang telah melakukan kerjasama dalam rangka ketahanan pangan melalui mekanisme yang diatur dalam P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 adalah KPHP Unit XXVIII Mentayan Tengah – Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah untuk budidaya tebu, KPH Tina Orima Provinsi Sulawesi Tenggara untuk budidaya pangan dan ternak, KPHP Unit XVIII Kampar Kiri Provinsi Riau untuk peternakan sapi dan budidaya jagung, KPHP Unit XXVII Santan Provinsi Kalimantan Timur untuk budidaya jagung.

Kerjasama yang lain melalui mekanisme Perhutanan Sosial (P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016) ialah Kemitraan Kehutanan, contoh : KPH Tebo Timur Unit X Provinsi Jambi untuk pemanfaatan getah karet dan tandan sawit, KPH VIII Batutegi Provinsi Lampung untuk penanaman pala dll, KPH Kusan Provinsi Kalimantan Selatan untuk agroforestry sengon dan serai wangi, KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pemanfaatan rotan. KPHP Gedong Wani Provinsi Lampung untuk pengembangan usaha hutan pangan dan energi mengikuti pola kemitraan kehutanan karena bekerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Contoh lain adalah KULIN KK, pada KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat untuk pemanfaatan HHBK dll.

KPH juga telah melakukan mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH (P.49/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2017), contoh : KPHL Solok Unit VI untuk pemungutan getah pinus.


Gambar Banner