GELIAT KPH DAN KONTRIBUSI TERHADAP PNBP PSDH


Geliat KPH, sesuai amanah yang diberikan untuk mengelola hutan di wilayahnya, antara lain dengan memanfaatkan potensi hutan yang dimilki sudah mulai menampakkan hasil. Indikator tersebut  ditunjukkan antara lain melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara dari PNBP PSDH yang disetorkan ke rekening kas negara.

Kalau pada tahun 2017 baru beberapa KPH saja yang menyetorkan PNBP PSDH, pada tahun 2018 menunjukkan angka yang perlu mendapatkan apresiasi. Tahun 2018 terdapat 293 transaksi penyetoran PNBP PSDH oleh 35 KPH dari 13 provinsi, terutama untuk produk HHBK kelompok rotan, getah kayu hutan (pinus dan karet), resin (damar batu), kulit kayu (kayu manis), bambu hutan, daun daunan dan akar akaran (kayu putih, sereh, nilam, kayu angin), biji-bjian (kemiri, padi) dan umbi-umbian, kopi dan lain lain diantaranya madu serta telur ayam. (Sumber : diolah dari data Simponi_Kemenkeu, SI PNBP_Kemenlhk dan Sinpasdok_Kemenlhk)

Dalam berbagai event lokal, nasional maupun internasional, KPH berlomba-lomba memamerkan berbagai produk unggulan HHBK, yang dikemas dengan cantik dan menarik, tidak kalah dengan kemasan produk bermerk yang sudah lama beredar di pasaran. Tidak hanya dari kemasan, dari pengolahan produk juga terus bekembang, berubah dari cara tradisional konvensional menuju semi modern untuk memenuhi standar kualitas mutu yang dapat diterima konsumen dan pasar yang lebih luas.

Melihat segudang potensi HHK, HHBK, Jasling, Wisata dan rencana bisnis yang disusun KPH,  serta kondisi sebagian KPH mulai berproses memanfaatkan potensi hutan untuk menghasilkan barang dan jasa melalui berbagai mekanisme yang diatur, Diprediksi tahun 2019 akan lebih banyak lagi KPH membayarkan hak negara atas hasil pemanfaatan hutan negara yang dikelolanya melalui PNBP. Diprediksi kontribusi KPH terhadap PNBP tahun 2019 khususnya PNBP PSDH akan meningkat secara siknifikan, baik dari jumlah wajib bayar, jumlah dan nilai transaksi, serta variasi produk yang dihasilkan.

Monitoring pembayaran PNBP PSDH oleh KPH pada periode bulan Januari 2019 melalui Simponi Kemenkeu terdapat 14 wajib bayar dengan 3 wajib bayar pemula dan 13 wajib bayar tahun II. Sementara pada periode yang sama Januari 2018 hanya ada 3 wajib bayar, terjadi peningkatan jumlah wajib bayar yang sangat siknifikan. Selamat kepada KPH yang telah bekerja meningkatkan ekonomi dengan menggerakkan sektor riil di wilayahnya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib bayar (@ KPH_bisa).
Gambar Banner