K P H | Sejarah | KPH di Jawa | KPH | 2.1.2. KPH di Jawa

PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

KPH di Jawa
Up

2.1.2. KPH di Jawa

Apabila kita kembali membuka sejarah tentang Pengelolaan Hutan di Indonesia–khususnya pengelolaan hutan jati di Jawa–sebenarnya kita mempunyai succes story dalam pembentukan KPH, meskipun bukan dalam definisi Kesatuan Pengelolaan Hutan tetapi dalam definisi Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvesterij dan Opper-Houtvestrij).

Konsep Houtvesterij yang dibuat oleh Bruinsma merupakan konsep pengelolaan kawasan hutan dengan pembentukan Planning Unit (Boschafdelling/Bagian Hutan) dan manajemen organisasi pengelola hutan (organisasi teritorial) yang efektif dan efisien. Dalam konsep Houtvesterij tersebut kawasan hutan ditata, dipetakan dan diinventarisasi, dan diekspolitasi secara swakelola sehingga tindakan pengelolaan hutan dapat dilakukan lebih intensif. Secara garis besar ada dua organisasi pokok dalam konsep Houtvesterij, yaitu: PLANNING UNIT; bertugas mengendalikan/ mengontrol kelestarian hasil (berupa standing stock), dan MANAGEMENT UNIT; sebagai organisasi pengelolaan hutan berfungsi untuk mengendalikan keuntungan finansial perusahaan. Antara konsep planning unit dengan management unit saling berdiri sendiri (terpisah dan mandiri), dan tidak ada yang menjadi sub-ordinasi dari yang lain, akan tetapi keduanya bersinergi untuk mencapai kelestarian hasil dan kelestarian perusahaan.

Konsep Planning Unit diimplementasikan dilapangan dalam bentuk Boschafdelling, cap centra (pusat tebang) dan petak. Sedangkan implementasi konsep Management Unit dilakukan melalui pembentukan organisasi  teritorial kawasan mulai dari level Mandor di tingkat petak, Boschwagter di tingkat RPH, Opsiener/BoschArchi tec di tingkat BKPH, dan Houtvester sebagai pimpinan suatu Houtvesterij. Secara garis besar hubungan antara Boschafdelling, Cap Centra dan Petak adalah a). Boschafdelling adalah kawasan untuk menjamin asas kelestarian hutan melalui penetapan besaran etat baik etat luas maupun etat volume; b). Cap centra adalah implementasi pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan yaitu kegiatan tanaman, pemeliharaan, maupun tebangan sebagai penjabaran besaran etat luas dan etat volume secara kontinu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan mandor, ketersediaan tenaga kerja dan ketercukupan biaya; dan c). Petak berperan sebagai unit manajemen dan unit administrasi terkecil dari implementasi asas kelestarian hasil, dimana penerapan etat harus mempertimbangkan lokasi areal yang kompak dalam suatu petak (atau anak petak).

Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan organisasi dimana adanya perkembangan industri kehutanan yang membutuhkan pasokan bahan baku kayu secara kontinyu, konsep Houtvesterij mengalami perkembangan dengan lahirnya konsep Opper Houtvesterij, yaitu penggabungan Houtvesterij- Houtvesterij dengan tujuan kelancaran supply bahan baku log untuk industri pengolahan kayu. Alasan penggabungan tersebut untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Setelah dilaksanakan analisis finansial, supply kayu untuk industri tersebut tidak mampu dipenuhi dari satu Houtvesterij, sehingga lahirlah gagasan penggabungan (opper Houtvesterij). Pembentukan Opper Houtvesterij saat itu lebih menekankan pada efisiensi pengelolaan dan kelancaran supply log ke industri, dan belum mempertimbangkan aspek wilayah administrasi pemerintahan, sehingga ada overlapping antara wilayah Opper Houtvesterij dengan wilayah kabupaten.

Berkaca dari pengalaman Pemerintah Hindia Belanda dalam membentuk Houtvesterij di Jawa, sebelum memulai tahapan pembentukan houtvesterij, salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh Belanda adalah penetapan kawasan hutan negara melalui Domeinverklaaring dalam Agrarische-wet (UU Agraria) tahun 1870. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua adalah, sebelum menetapkan Domeinverklaaring, selama beberapa dasawarsa Belanda terlebih dahulu melakukan proses sosial untuk “menaklukkan” hak ulayat dari penduduk asli di Pulau Jawa melalui pendekatan metode Blandhongdiensten (Dinas Blandhong). Setelah hak ulayat tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, barulah Belanda mengumumkan dokumen Domeinverklaaring tersebut.

Secara garis besar, kegiatan penataan hutan dalam pembentukan Houtvesterij di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap penataan hutan jati produktif, dilanjutkan penataan hutan jati yang kurang produktif, dan yang terakhir adalah penataan hutan di hutan lindung. Pada penataan pertama tersebut tentu saja diperlukan biaya yang besar karena semua kegiatan baru pertama kali dilakukan. Sebelum enam kegiatan di atas dilaksanakan, pada penataan pertama dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

Pembuatan batas kawasan hutan, yang sebelumnya telah ditetapkan dan dipetakan dalam register kawasan hutan yang bersangkutan. Register batas kawasan hutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keluarnya Domeinverklaaring tahun 1865. Penetapan kawasan hutan yang akan menjadi satu kesatuan unit perencanaan yang dinamakan Bagian Hutan (Bosch Afdeling). Luas Bagian Hutan dibuat sekitar 4800 – 6400 ha, tetapi ada beberapa yang mencapai lebih dari 10.000 ha. Setiap Bagian Hutan diberi nama dengan menggunakan nama-nama yang terkenal di daerah tersebut, baik nama desa, bukit atau tempat-tempat yang mempunyai arti khusus.

Pembagian kawasan dalam Bagian Hutan yang telah diberi batas tersebut menjadi beberapa blok. Batas antar blok ditetapkan sebagai alur induk, diberi tanda-tanda yang bersifat permanen. Alur induk ini akan berfungsi sebagai jalan utama untuk mengangkut hasil hutan maupun transportasi bagi setiap kegiatan pengelolaan. Lebar jalan untuk alur induk adalah 6 m, dan semua alur induk diberi nama dengan huruf kapital, mulai dari A alur induk pertama sampai alur induk yang terakhir. Pembagian seluruh kawasan Bagian Hutan ke dalam petak (compartment) yang luas normalnya berkisar antara 40-70 ha, walaupun di beberapa tempat ada pula yang sampai 80 ha.

Batas antar petak juga berupa jalan yang dibuat permanen, disebut alur cabang; lebar alur cabang adalah 4 m. Semua petak diberi nomer urut yang juga bersifat permanen, untuk keperluan administrasi dan pembayaran upah tenaga yang melaksanakan pekerjaan di petak yang bersangkutan. Pemberian nomor petak dimulai dari barat laut, berurutan mengikuti arah jarum jam dengan menggunakan angka Arab.

Semua alur induk maupun alur cabang diberi pal-pal hm untuk menyatakan jarak setiap 100 m. Akan tetapi di lapangan pal hm biasanya dipancang untuk tiap jarak 200 m demi kepentingan penghematan biaya penataan. Setiap pal hm diberi nomer, dengan nomer nol (0) dari TPK (tempat penimbunan kayu) yang akan digunakan untuk menyimpan kayu hasil dari Bagian Hutan yang bersangkutan. Pal hm di seluruh alur induk dan alur cabang dicantumkan dengan ketelitian tinggi di atas peta kerja skala 1:10.000.

Melakukan pengukuran dengan ketelitian tinggi terhadap alur induk maupun alur cabang. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dibuat peta Bagian Hutan dengan berbagai skala untuk bermacam-macam kepentingan pengelolaan. Dengan peta tersebut dapat diketahui panjang alur atau jarak suatu petak dari TPK. Setiap petak diketahui luasnya, sampai ketelitian satu angka di belakang koma. (sumber : Teguh Yuwono, S. Hut., MSc.)

 

PAPARAN P.60 (486.71 kB)
 hot
Display Num 


PETA KPH INDONESIA

Publikasi KPH