K P H | Pembelajaran | KPH Jogja

PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

4.3. KPH Yogya


Pembelajaran KPH Yogya

Pengelolaan kawasan hutan di DIY telah dilakukan sejak pada jaman Belanda berdasarkan UU Agraria, 1870 dan Bosch Ordonantie, 1927 dalam bentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Selanjutnya menurut Undang-undang No 3 pada tahun 1950 pengelolaan Daerah Hutan Yogyakarta dilakukan oleh pemerintah propinsi DIY dengan luas 7.016 ha. Seiring berjalannya waktu melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DIY No. 0659/918 tanggal 20 April 1998 disusun suatu organisasi Dinas Kehutanan Propinsi, dimana kawasan hutan terbagi menjadi 6 BDH

Perubahan struktur organisasi pada tahun 2000, pengelolaan kehutanan dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Pada tahun 2008 Dinas kehutanan dan Perkebunan telah mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditugaskan untuk mengelola hutan yang dikenal dengan Kepala Balai

Selanjutnya, perkembangan pengelolaan hutan secara nasional harus dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan di provinsi DIY dimulai tahun 2009 dengan nama Kepala Balai Kesatuan  Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY tidak sebagai pelaksana pengelola hutan tetapi sebagai pengendali.

Pembangunan KPH Yogyakarta dimulai pada tahun 2006 dengan kegiatan rancang bangun KPHP provinsi DIY. Kegiatan ini dilanjutkan dengan arahan pembentukan dan penetapan KPH Yogyakarta. Penetapan KPH Yogyakarta oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.SK.439/MENHUT-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, dengan luas kawasan hutan + 16.358,60 Ha. Rincian luas kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut:

- Hutan produksi : 13.411,70 Ha

- Hutan lindung : 2.312,80 Ha

- Hutan konservasi (Tahura) : 634,10 Ha.

Fasilitasi dalam rangka pembangunan KPH Yogyakarta ini dengan kegiatan formulasi kebijakan SDM, action plan pembangunan KPHP tingkat provinsi, lokalatih personil pelaksana KPH, pembentukan KPH. KPH Yogyakarta merupakan pengembangan UPTD pengolahan minyak kayu putih dengan nama Balai Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan, kemudian menjadi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta.

Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.

 

Pembelajaran Potensi Jasa Lingkungan

 

“PAD RATUSAN JUTA DARI WISATA RPH MANGUNAN”

 

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia saat ini mulai menerapkan pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang ujung tombak pengelolaannya berada pada KPH. KPH Yogyakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK. 721/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang penetapan wilayah KPH Yogyakarta. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan bahwa luas KPH Yogyakarta adalah ± 15.724,50 ha (84,02 % dari luas kawasan hutan berdasarkan Surat Kep utusan Penunjukan Hutan oleh Menteri Kehutanan yaitu 18.715,46 ha). Tahun 2014 Tahura Bunder seluas 634,10 ha ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/04 tanggal 28 September 2004 dan dipisahkan dari wilayah kelola KPH Yogyakarta yang mempengaruhi luasan pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta menjadi seluas 15.090,40 ha.

Pengelolaan KPH Yogyakarta dibagi menjadi 5 Bagian Daerah Hutan (BDH) dengan 25 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). BDH Kulon Progo-Bantul terbagi atas RPH Candi, Gelaran, Kenet, Nglipar dan Semanu; BDH Paliyan terbagi atas RPH Giring, Grogol, Kedungwangu, Menggoro, Mulo dan Karangduwet; BDH Panggang terbagi atas RPH Bibal, Blimbing, Gebang dan Pucanganom; BDH Playen terbagi atas RPH Kemuning, Gubugrubuh, Kepek, Menggoran, Wonolagi, dan Wanagama; dan BDH Kulon Progo-Bantul yang terbagi atas RPH Mangunan, Dlingo, Kokap dan Sermo.

KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH yang berpotensi besar dari segi bisnis diantaranya dari segi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan yang di dalamnya meliputi pengelolaan sebagai objek wisata. Salah satu RPH yang memiliki potensi wisata yang besar adalah RPH Mangunan. Berdasarkan Pergub DIY No. 86 tahun 2016 tentang Jasa Layanan Wisata di Kawasan RPH Mangunan, terdapat 7 obyek wisata yang dikelola di RPH Mangunan diantaranya Puncak Becici, Bukit Panguk Kediwung, Bukit Mojo Gumelem, Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Songgo Langit, Pinus Pengger. Kegiatan pengelolaan obyek wisata tersebut baru dibuka untuk umum pada Februari 2017.

 

Berikut merupakan data pengunjung  dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan obyek wisata tersebut

No.

Bulan

Jumlah Pengunjung (Orang)

Pendapatan (Rp.)

1

Februari 2017

111.248

383.055.500

2

Maret 2017

101.387

354.975.000

3

April 2017

194.911

639.942.500

4

Mei 2017

253.536

721.642.500

5

Juni 2017

52.691

332.953.500

6

Juli 2017

(s.d 5 Juli 2017)

200.291

638.992.500

TOTAL

914.064

3.071.561.500

Sumber : KPH Yogyakarta

Di antara ketujuh obyek wisata tersebut, setoran terbesar masih didominasi oleh Hutan Pinus. Bahkan disebutkan oleh beberapa portal berita  bahwa mantan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, yang pada liburannya ke Indonesia menyempatkan untuk mengunjungi obyek wisata Puncak Becici dan sangat menyukai hutan pinus Indonesia.

Pengelolaan hutan yang lestari harus memperhatikan 3 aspek, diantaranya aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Belajar dari kesuksesan pengelolaan wisata RPH Mangunan yang merupakan bagian dari pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh KPH Yogyakarta memberikan pemahaman baru bahwa hasil dari hutan tidak melulu hanya kayu. Banyak hasil yang dapat dipetik dari pengelolaan hutan yang lestari selain hasil hutan kayu. Secara ekologi terlihat dari tidak terjadinya bencana alam yang diakibatkan karena adanya kerusakan hutan seperti banjir dan longsor serta terjaminnya ketersedian air. Secara ekonomi terlihat dari peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata. Dan secara sosial, dengan adanya lapangan pekerjaan baru terkait pengelolaan obyek wisata membuat berkurangnya jumlah pengangguran penduduk sekitar. Dengan demikian diharapkan promosi terhadap obyek wisata RPH Mangunan dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi dan dapat memberikan inspirasi bagi KPH lain untuk lebih optimal lagi dalam mengelola potensi wisata di KPH masing-masing.

 

http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/RkjP1p3N-puncak-becici-bantul-jadi-tujuan-wisata-obama-di-yogya

http://m.metrotvnews.com/video/metrotvnews-com/nN9Vd4Rb-menikmati-sajian-bentang-alam-yogyakarta-dari-puncak-becici

http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/4bazwl0k-gara-gara-obama-masyarakat-penasaran-pada-puncak-becici

http://m.metrotvnews.com/video/metrotvnews-com/Dkq61JRK-hutan-pinus-mangunan-primadona-baru-di-musim-liburan

(Sumber : KPH Yogyakarta)

 


 

 



PETA KPH INDONESIA

Publikasi KPH