PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

Perdirjen P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  pada tanggal 27 April 2017 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Latar belakang perdirjen ini ditetapkan karena seiring dengan perkembangan pembangunan KPH dan perubahan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah yang berdampak cukup signifikan pada perubahan struktur kelembagaan KPH dan perubahan data dan informasi KPH yang sangat dinamis, maka diperlukan inovasi baru serta landasan hukum dalam updating data dan informasi pada Sinpasdok KPH. Inovasi tersebut adalah dengan mengimplementasikan Sinpasdok KPH yang pengelolaan dan updating datanya menjadi bersifat "Tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat". Dengan inovasi ini maka Sinpasdok KPH akan menjadi sistem informasi yang sangat interaktif dengan melibatkan para pengelola KPH di tingkat tapak sebagai admin yang diberi kewenangan tertentu dalam mengupdate data dan informasi KPH. Dengan pengelolaan data yang tersebar di tingkat tapak dan terkendali di Pusat, maka para wali data dalam Sinpasdok KPH yang berasal dari unit pelaksana teknis di regional provinsi maupun unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi admin yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengupdate data dan informasi KPH sesuai tema data yang menjadi Tupoksinya. Untuk itu sangat diperlukan peraturan yang bisa memberikan payung hokum unutk pelaksanaan inovase Sinpasdok tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat.

Dengan ditetapkannya peraturan tentang Sinpasdok KPH  maka diharapkan Sinpasdok KPH dapat menjadi dasar pengembangan inovasi dengan menjadikan sinpasdok menjadi media penghubung antara stakeholder KPH di tingkat tapak, stakeholder KPH di regional daerah dan stakeholder KPH di Pusat. Sehingga data dan informasi yang Disajikan dalam Sinpasdok KPH akan menjadi lebih valid, realiable dan mutakhir melalui pertukaran data dan informasi KPH yang berjalan lebih aktif, efektif dan efisien. Diharapkan di masa depan sinpasdok dapat menjadi sistem induk dari seluruh sistem informasi yang berbasis KPH


Untuk mengunduh perdirjen dapat diunduh pada link berikut:

Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH)

 


Publikasi KPH