FIP Proyek II | Tentang FIP

PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

Tentang Forest Investment Program

Salah satu program pendanaan strategis terkait iklim yang berada di bawah Climate Investment Funds (CIF) adalah Program Investasi Kehutanan atau Forest Investment Program (FIP). Program ini dimaksudkan untuk mendukung upaya kesiapan negera-negara berkembang dalam implementasi REDD+, melalui penyediaan pembiayaan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur dan kelembagaan dalam rangka membantu adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada hutan, meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan atau Sustainable Forest Management (SFM) yang mengurangi emisi dan perlindungan simpanan karbon, serta berkontribusi terhadap peningkatan akses multi manfaat sumber daya hutan antara lain konservasi, keanekaragaman hayati, perlindungan hak masyarakat lokal, pengurangaan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteran masyarakat pedesaan.

Indonesia merupakan salah satu dari 8 (delapan) negara percontohan (pilot country) di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam FIP dan telah mendapatkan komitmen pendanaan yang diadministrasikan oleh Multilateral Development Banks (MDBs) dengan alokasi pendanaan sebesar 70 juta USD, yang terdiri atas hibah sebesar 37,5 juta USD (53.6%) serta pinjaman lunak sebesar 32,5 juta USD (46,6%). Bantuan ini dikanalisasi oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai FIP Proyek I, World Bank (WB) sebagai FIP Proyek II, dan International Funding Commission (IFC) sebagai FIP Proyek III.

FIP Proyek II difokuskan kepada Percepatan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dengan nama Proyek: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan (Promoting Sustainable Community-Based Natural Resource Management and Institutional Development Project). Proyek terdiri atas 4 komponen utama, dikoordinasikan oleh Direktoraat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) sebagai Executing Agency (EA). Komponen-komponen tersebut adalah:

Komponen 1: Penguatan Peraturan, Kebijakan serta Administrasi Kelembagaan dan Kapasitas Teknis pada Tingkat Nasional dan Sub-Nasional dalam Desentralisasi Pengelolaan Hutan. Komponen ini dirancang untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehingga akan memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan mendasar seperti peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, akuntabilitas, peningkatan kapasitas kelembagaan, penanganan isu konflik, redistribusi penerima manfaat, dll. Komponen ini dilaksanakan oleh Direkktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPP), Ditjen PKTL sebagai Implementing Agency (IA).

Komponen 2: Pembangunan Platform Pengetahuan. Komponen ini dirancang untuk mendukung kebutuhan dalam meningkatkan kapasitas dalam penerapan sistem pertukaran informasi dan pengetahuan dari praktek terbaik (best practice) pengelolaan hutan yang terdesentralisasi. Komponen ini terdiri atas Sub Komponen 2.1. Knowledge Management and Information System, yakni penguatan pengumpulan informasi dan pengetahuan tentang praktek kegiatan, proses, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyebarluaskan (sharing), dan mencari informasi atau pengetahuan, termasuk ketrampilan dan keahlian yang berguna bagi suatu komunitas. Sub Komponen ini dilaksanakan oleh Pusat data dan Informasi, Setjen Kementerian LHK sebagai Implementing Agency (IA). Sub Komponen 2.2. Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan, yakni penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia yang terkait dengan operasionalisasi KPH dan pertukaran pengetahuan pengelolaan hutan antar para pihak (stake holder) yang terlibat dalam pengembangan KPH. Sub Komponen ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan SDM LHK, Badan PPSDM sebagai Implementing Agency (IA).

Komponen 3: Peningkatan Praktek Pengelolaan Hutan pada 10 KPH. Komponen ini dirancang untuk mendukung 10 unit KPH dalam menghadapi tantangan operasionalisasi pengelolaan hutan. Kegiatan akan berfokus pada penyediaan bantuan teknis dan investasi untuk memastikan pengelolaan hutan bisa berjalan secara lestari, melibatkan pemangku kepentingan setempat, dan menghasilkan manfaat, termasuk mediasi konflik. Sub Komponen 3.1. Operasionalisasi KPH Tingkat Lanjut, yakni untuk memfasilitasi percepatan operasional KPH menuju pengelolaan hutan yang mandiri. Sub Komponen ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Ditjen PHPL sebagai Implementing Agency (IA). Sub Komponen 3.2. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat, yakni penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KPH untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan. Sub Komponen ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Ditjen PSKL sebagai Implementing Agency (IA).

Komponen 4: Pengelolaan Proyek, Monitoring, dan Pelaporan. Komponen ini dirancang untuk mamfasilitasi operasionalisasi FIP Proyek II, yakni untuk mendukung managemen dan pengawasan proyek, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan proyek. Komponen ini dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai Implementing Agency (IA). Lokasi Proyek pada 10 (sepuluh) KPH, tersebar di sulurh Indonesia, yakni:

1. KPHP Penyabungan Unit XXIX, Provinsi Sumatera Utara

2. KPHP Tasik Besar Serkap, Provinsi Riau

3. KPHP Limau, Provinsi Jambi

4. KPHP Lakitan Bukit Cogong Unit VI, Provinsi Sumatera Selatan

5. KPHP Tanah Laut Unit XXXIV, Provinsi Kalimantan Selatan

6. KPHP Balangan Kendilo unit VII, Provinsi Kalimantan Timur

7. KPHP Dampelas Tinombo Unit IV, Provinsi Sulawesi Tengah

8. KPHP Dolago Tanggunung Unit IX, Provinsi Sulawesi Tengah

9. KPHL Rinjani Barat, Pelangan, dan Tastura Unit I, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan

10. KPH Puncak Ngengas Batulanteh Unit IX, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 


Publikasi KPH