PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

Iklan
Iklan
Iklan

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal pengunjung174705
Ada 13 tamu online

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

Perdirjen P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  pada tanggal 27 April 2017 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Latar belakang perdirjen ini ditetapkan karena seiring dengan perkembangan pembangunan KPH dan perubahan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah yang berdampak cukup signifikan pada perubahan struktur kelembagaan KPH dan perubahan data dan informasi KPH yang sangat dinamis, maka diperlukan inovasi baru serta landasan hukum dalam updating data dan informasi pada Sinpasdok KPH. Inovasi tersebut adalah dengan mengimplementasikan Sinpasdok KPH yang pengelolaan dan updating datanya menjadi bersifat "Tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat". Dengan inovasi ini maka Sinpasdok KPH akan menjadi sistem informasi yang sangat interaktif dengan melibatkan para pengelola KPH di tingkat tapak sebagai admin yang diberi kewenangan tertentu dalam mengupdate data dan informasi KPH. Dengan pengelolaan data yang tersebar di tingkat tapak dan terkendali di Pusat, maka para wali data dalam Sinpasdok KPH yang berasal dari unit pelaksana teknis di regional provinsi maupun unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi admin yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengupdate data dan informasi KPH sesuai tema data yang menjadi Tupoksinya. Untuk itu sangat diperlukan peraturan yang bisa memberikan payung hokum unutk pelaksanaan inovase Sinpasdok tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat.

Dengan ditetapkannya peraturan tentang Sinpasdok KPH  maka diharapkan Sinpasdok KPH dapat menjadi dasar pengembangan inovasi dengan menjadikan sinpasdok menjadi media penghubung antara stakeholder KPH di tingkat tapak, stakeholder KPH di regional daerah dan stakeholder KPH di Pusat. Sehingga data dan informasi yang Disajikan dalam Sinpasdok KPH akan menjadi lebih valid, realiable dan mutakhir melalui pertukaran data dan informasi KPH yang berjalan lebih aktif, efektif dan efisien. Diharapkan di masa depan sinpasdok dapat menjadi sistem induk dari seluruh sistem informasi yang berbasis KPH


Untuk mengunduh perdirjen dapat diunduh pada link berikut:

Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH)

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 Berikut > Akhir >>

Halaman 8 dari 8

Berita KPH

TUSUK SATE DAN PENTOL PENGELOLAAN HHBK BAMBU KPH HULU SUNGAI
21/11/2017 | Administrator KPH

  KPH Hulu Sungai adalah KPH di Kalimantan Selatan yang merupakan penggabungan dari KPH Hulu Sungai Selatan dan KPH Hulu Sungai Tengah pasca UU 23. KPH Hulu Sungai di wilayah kelolanya memiliki potensi bambu yang sangat besar, baik dalam jumlah dan jenisnya, di antaranya  jenis bambu tali, bambu banar, buluh kuning, bambu buluh, bambu haur, bambu tamiyang, bambu kelai, bambu pait, bambu walan  ... 


Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK KPH KUSAN (KPH Unit IV Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)
13/10/2017 | Administrator KPH

Pengelolaan kulit tanaman kayu manis telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Masyarakat setempat bahkan telah memiliki persemaian kayu kamis yang dikelola secara mandiri. Produksi kulit sangat melimpah yang mencapai 1-2 ton kulit kayu basah setiap pekan. Pengelolaan yang dilakukan masih bersifat sederhana termasuk pada pr  ... 


RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN KPH TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 12 SEPTEMBER 2017 RUANG RIMBAWAN I GD MANGGALAWANABAKTI
12/09/2017 | Administrator KPH

KELEMBAGAAN KPH PASCA PEMBERLAKUAN UU No. 23 Tahun 2014   MATERI RAKOR DAPAT DI UNDUH MELALUI LINK BERIKUT: 01. Arahan Menlhk Rakor KPH 2017 02. Paparan Ditjen Otoda Kemendagri Rakor KPH 2017 03. Paparan Sekjen KLHK Rakor KPH 2017 04. Paparan Disprov NTB Rakor KPH 2017 05. Paparan Disprov Sumbar Rakor KPH 2017 06. Paparan Disprov Sulteng Rakor KPH 2017


Sosialisasi Perdirjen (Sonokeling)
16/06/2017 | Administrator KPH

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme pengelolaan dan alur data dalam Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH (Sinpasdok KPH). Unit Pengendali Sinpasdok KPH dalam hal ini Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan hari ini tanggal 22 Mei 2017 di Ruang Sonokeling I Gedung Manggala Wanabakt  ... 


Desain Sinpasdok (Kantor Bogor)
16/06/2017 | Administrator KPH

Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH), Sinpasdok KPH perlu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan informasi yang berkembang sangat cepat. Pembahasan Penyusunan Pengembangan Desain dan Materi S  ... 


Konsultasi Publik (Century Park Hotel)
16/06/2017 | Administrator KPH

Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH) telah mencapai tahapan konsultasi publik. Kegiatan dilaksanakan di Century Park Hotel Jakarta pada tanggal 20 April 2017. Unit Kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pemb  ... 


Arsip Berita

Publikasi KPH

Iklan

LINK SITUS TERKAIT

Iklan