PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

Iklan
Iklan
Iklan

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal pengunjung169643
Ada 36 tamu online

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

“Proyek Perlindungan Habitat Prioritas Harimau Sumatera”

KPH KERINCI, NGO, MASYARAKAT DAN HARIMAU SUMATERA

 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar,  di antaranya kekayaan flora dan fauna. Di beberapa daerah bahkan memiliki flora dan fauna khas yangdilindungi dan menjadi icon daerah, sebut saja salah satunya adalah Harimau Sumatera yang telah terancam punah karena terus menurunnya luas dan kondisi habitat Harimau Sumatera.

Menyikapi hal tersebut, KPH Kerinci sebagai pengelola hutan yang berada pada tingkat tapak yang memiliki peran yang sangat penting dalam mencari solusi permasalahan terkait terganggunya habitat Harimau Sumatera tersebut. KPHP Kerinci menginisiasi dengan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh International Union Conservation and Natural Resource (IUCN), Flora Fauna Indonesia (FFI), KFW, Kelompok Pengelola Hutan Adat, Pengelola HKm, dan Kepala Desa yang membahas mengenai pengembangan atau implementasi program penyelamatan Harimau Sumatera dengan model pendekatan yang lebih holistik yaitu Integrited Tiger habitat Conservation Priority (ITHCP)” yang mendapat dukungan pendanaan dari IUCN. Proyek atau program baru ini lebih mudahnya disingkat dengan ITHCP – IUCN dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam wilayah kelola KPHP Kerinci.

Program ini secara strategis akan mendukung kegiatan kegiatan kenservasi prioritas, mendukung kerja sama level lanskap dan memperluas aktifitas konservasi di luar taman nasional sekitar lanskap prioritas. Salah satu lokasi proyek adalah lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat dimana Kabupaten Kerinci adalah bagian dari lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat dan wilayah KPH Kerinci merupakan bagian dari wilayah kerja proyek ITHCP. Sehubungan dengan hal tersebut IUCN melalui Flora Fauna Indonesia (FFI) menjalin kerja sama dengan KPHP Kerinci. Selain prioritas kepada penyelamatan Harimau sumatera, kegiatan ini juga pro terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan, diwujudkan dalam implementasi kegiatan di Desa Tamian (calon lokasi Hutan kemasyarakatan) serta Desa Muara Imat untuk calon lokasi Hutan Adat.

Melalui program ini akan lebih dipertegas pengelolaannya dan bentuk pengawasan oleh lembaga yang akan dibentuk di level komunitas serta bentuk support atau dukungan yang diperlukan masyarakat, tidak saja untuk kegiatan konservasi tetapi juga mengarah pada perbaikan kehidupan masyarakat desa sekitar kawasan prioritas. Hal ini juga sejalan dengan luncuran program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk pengembangan skema perhutanan sosial dengan bentuk Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan lain sebagainya.

Program ini merupatan lanjutan dari program kegiatan konservasi yang diinisiasi oleh beberapa organisasi Internasional yang diketuai oleh Fauna and Flora Internasional (FFI) dan rekan Wildlife Conservation Society (WCS), Zoological London Society (ZSL) dan Panthera yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF) dan organisasi lokal, Forum Konservasi Leuser (FKL).

Dengan adanya kegiatan yang merupakan kerja sama multi pihak sebagaimana yang telah dilaksanakan olh KPHP Kerinci dalam usaha melestarikan dan melindungi kekayaan alam Indonesia, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pihak-pihak luar untuk turut terlibat dalam pelestarian alam Indonesia dan membentuk stigma baru bahwa pelestarian alam adalah tugas semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendanaan maupun masyarakat yang hakikatnya selalu bersinggungan langsung dengan alam dalam kehidupan sehari-harinya.

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 Berikut > Akhir >>

Halaman 5 dari 8

Berita KPH

TUSUK SATE DAN PENTOL PENGELOLAAN HHBK BAMBU KPH HULU SUNGAI
21/11/2017 | Administrator KPH

  KPH Hulu Sungai adalah KPH di Kalimantan Selatan yang merupakan penggabungan dari KPH Hulu Sungai Selatan dan KPH Hulu Sungai Tengah pasca UU 23. KPH Hulu Sungai di wilayah kelolanya memiliki potensi bambu yang sangat besar, baik dalam jumlah dan jenisnya, di antaranya  jenis bambu tali, bambu banar, buluh kuning, bambu buluh, bambu haur, bambu tamiyang, bambu kelai, bambu pait, bambu walan  ... 


Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK KPH KUSAN (KPH Unit IV Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)
13/10/2017 | Administrator KPH

Pengelolaan kulit tanaman kayu manis telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Masyarakat setempat bahkan telah memiliki persemaian kayu kamis yang dikelola secara mandiri. Produksi kulit sangat melimpah yang mencapai 1-2 ton kulit kayu basah setiap pekan. Pengelolaan yang dilakukan masih bersifat sederhana termasuk pada pr  ... 


RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN KPH TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 12 SEPTEMBER 2017 RUANG RIMBAWAN I GD MANGGALAWANABAKTI
12/09/2017 | Administrator KPH

KELEMBAGAAN KPH PASCA PEMBERLAKUAN UU No. 23 Tahun 2014   MATERI RAKOR DAPAT DI UNDUH MELALUI LINK BERIKUT: 01. Arahan Menlhk Rakor KPH 2017 02. Paparan Ditjen Otoda Kemendagri Rakor KPH 2017 03. Paparan Sekjen KLHK Rakor KPH 2017 04. Paparan Disprov NTB Rakor KPH 2017 05. Paparan Disprov Sumbar Rakor KPH 2017 06. Paparan Disprov Sulteng Rakor KPH 2017


Sosialisasi Perdirjen (Sonokeling)
16/06/2017 | Administrator KPH

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme pengelolaan dan alur data dalam Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH (Sinpasdok KPH). Unit Pengendali Sinpasdok KPH dalam hal ini Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan hari ini tanggal 22 Mei 2017 di Ruang Sonokeling I Gedung Manggala Wanabakt  ... 


Desain Sinpasdok (Kantor Bogor)
16/06/2017 | Administrator KPH

Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH), Sinpasdok KPH perlu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan informasi yang berkembang sangat cepat. Pembahasan Penyusunan Pengembangan Desain dan Materi S  ... 


Konsultasi Publik (Century Park Hotel)
16/06/2017 | Administrator KPH

Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH) telah mencapai tahapan konsultasi publik. Kegiatan dilaksanakan di Century Park Hotel Jakarta pada tanggal 20 April 2017. Unit Kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pemb  ... 


Arsip Berita

PETA KPH INDONESIA

Publikasi KPH

Iklan