PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

Iklan
Iklan
Iklan

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal pengunjung136971
Ada 134 tamu online

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

Perdirjen P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  pada tanggal 27 April 2017 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH).

Latar belakang perdirjen ini ditetapkan karena seiring dengan perkembangan pembangunan KPH dan perubahan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah yang berdampak cukup signifikan pada perubahan struktur kelembagaan KPH dan perubahan data dan informasi KPH yang sangat dinamis, maka diperlukan inovasi baru serta landasan hukum dalam updating data dan informasi pada Sinpasdok KPH. Inovasi tersebut adalah dengan mengimplementasikan Sinpasdok KPH yang pengelolaan dan updating datanya menjadi bersifat "Tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat". Dengan inovasi ini maka Sinpasdok KPH akan menjadi sistem informasi yang sangat interaktif dengan melibatkan para pengelola KPH di tingkat tapak sebagai admin yang diberi kewenangan tertentu dalam mengupdate data dan informasi KPH. Dengan pengelolaan data yang tersebar di tingkat tapak dan terkendali di Pusat, maka para wali data dalam Sinpasdok KPH yang berasal dari unit pelaksana teknis di regional provinsi maupun unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi admin yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengupdate data dan informasi KPH sesuai tema data yang menjadi Tupoksinya. Untuk itu sangat diperlukan peraturan yang bisa memberikan payung hokum unutk pelaksanaan inovase Sinpasdok tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat.

Dengan ditetapkannya peraturan tentang Sinpasdok KPH  maka diharapkan Sinpasdok KPH dapat menjadi dasar pengembangan inovasi dengan menjadikan sinpasdok menjadi media penghubung antara stakeholder KPH di tingkat tapak, stakeholder KPH di regional daerah dan stakeholder KPH di Pusat. Sehingga data dan informasi yang Disajikan dalam Sinpasdok KPH akan menjadi lebih valid, realiable dan mutakhir melalui pertukaran data dan informasi KPH yang berjalan lebih aktif, efektif dan efisien. Diharapkan di masa depan sinpasdok dapat menjadi sistem induk dari seluruh sistem informasi yang berbasis KPH


Untuk mengunduh perdirjen dapat diunduh pada link berikut:

Peraturan Direktur Jenderal nomor P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/ 2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH)

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 Berikut > Akhir >>

Halaman 1 dari 3

Berita KPH

Empat Peraturan baru yang berkaitan dengan KPH
10/03/2017 | Administrator KPH

  Telah Terbit Empat Peraturan baru yang berkaitan dengan KPH, yaitu: Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan Dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada tanggal 1 Maret 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada tanggal 28 Desember 2015 Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan   ... 


Hasil Integrasi KPH dengan RTRW Sumatera Bagian Selatan dan Se-pulau Sulawesi
15/12/2016 | Administrator KPH

  Telah terbit Buku Atlas Hasil Integrasi KPH dalam RTRWP Regional Sumatera Bagian Selatan dan Se-pulau Sulawesi Buku digital dapat di unduh pada link berikut : 1. ATLAS Hasil Integrasi KPH dengan RTRWP SUMBAGSEL 2. Hasil Integrasi KPH dengan RTRWP Se-pulau Sulawesi


PERMEN LHK N0 P. 81 TH 2016
23/11/2016 | Administrator KPH

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan peraturan baru nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Pada peraturan ini antara lain mengatur tata cara kerjasama dengan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga diharapkan bisa KPH bias membantu ketahanan pangan nasional seiring deng  ... 


Rapat Pembahasan SINPASDOK KPH 27 Oktober 2016
01/11/2016 | Administrator KPH



Rapat pembahasan SINPASDOK KPH dilaksanakan pada hari kamis 27 Oktober 2016 di Ruang Rapat Jahe Lt.2 Menara Peninsula Hotel yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Rapat dihadiri dari beberapa subdit diantaranya Subdit Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dit RPP, Subdit Rencana Kawasan Hutan Dit RPP,  ... 


Peluncuran Proyek II Forest Investment Program (FIP)
11/10/2016 | Administrator KPH

Inisiatif Baru dari Bank Dunia dan Denmark untuk Meningkatkan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Proyek II Forest Investment Program (FIP) “Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan” merupakan program hibah dari sejumlah Negara mitra yang disalurkan melalui Bank Dunia untuk meningkatkan tata kelola hutan serta perbaikan   ... 


Rencana Fasilitasi KPH 2016 (40 Unit KPH)
23/08/2016 | Administrator KPH

KPH yang akan difasilitasi tahun 2016 terdiri dari 40 unit KPH. Terdiri dari 15 jenis KPHL dan 25 jenis KPHP. 4 dari wilayah BPKH Medan, 2 dari wilayah BPKH Palembang, 1 dari wilayah BPKH Pontianak, 2 dari wilayah BPKH Samarinda, 2 dari wilayah BPKH Maluku, 1 dari wilayah BPKH Banjarbaru, 1 dari wilayah BPKH Manado, 2 dari wilayah BPKH Makasar, 4 dari wilayah BPKH Denpasar, 2 dari wilayah BPKH Jay  ... 


Arsip Berita

PETA KPH INDONESIA

Publikasi KPH

Iklan